Beras plastik bikin geger negara se-Asia Tenggara

Ternyata kabar beredarnya beras bercampur plastik dipasok dari China berembus di banyak negara Asia Tenggara. Warga Singapura sepekan terakhir menerima pesan berantai dari Whatsapp maupun Facebook tentang bahan makanan berbahaya tersebut.

Dilaporkan oleh the Star, Selasa (19/5), tidak jelas dari mana pesan mencemaskan warga Singapura itu beredar. Sebagian bilang kalau isu itu berembus dari Vietnam. Di Negeri Paman Ho Chi Minh ini, warga juga paranoid akibat peredaran beras yang sangat aneh setelah dimasak. Dengan begitu, Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Singapura mengalami masalah yang sama. Terteror beras campuran resin plastik yang konon dipasok dari kawasan Taiyuan.

Menteri perdagangan dalam negeri, kerja sama dan konsumen Malaysia Hasan Malek sudah mengingatkan bawahannya agar gerak cepat menanggapi adanya kabar beras palsu. " Berita itu mungkin benar atau salah kita tidak tahu. Kita juga belum tahu apa beras itu sudah masuk ke negara kita," ujarnya.

Para distributor beras di Malaysia juga khawatir, apalagi beras tersebut akan sulit dibedakan jika dicampur dengan beras lain. Untuk mencegah beredarnya beras tersebut, Hasan langsung membentuk tim investigasi. Tim ini akan fokus pada pedagang beras eceran di desa dan daerah pinggiran.

"Kita akan memimpin investigasi ini, namun jika ada masyarakat yang menemukan beras ini harap melaporkan ke kementerian. Semua laporan akan kami tindaklanjuti," kata Malek.

Pemerintah Indonesia ikut

Sumber:

http://www.merdeka.com/dunia/beras-plastik-bikin-geger-negara-se-asia-tenggara.html

Read More

Saatnya Akuntan Indonesia Siap Hadapi MEA 2015

LEBIH dari satu dekade yang lalu, visi ASEAN 2020 telah sepakat mem­bentuk sebuah pasar tung­gal di Kawasan Asia Tenggara un­tuk mewujudkan kawasan eko­nomi yang stabil, makmur dan ber­daya saing tinggi. Percepatan pem­bentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 kemudian disah­kan setelah para pemimpin ASE­AN menyepakati pembentukan yang awalnya tahun 2020 menjadi 2015 pada KTT-12 ASEAN di Cebu, Fili­pina. Kesepakatan tersebut diper­kirakan akan mengubah wa­jah ekonomi Indonesia secara be­sar-besaran karena akan terjadi per­gerakan bebas barang, jasa, inves­tasi, tenaga kerja terampil serta ali­ran modal.

   Realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang didasarkan konver­gensi negara-negara ASE­AN tentunya berdampak lu­as pada pere­konomian bangsa. Apa­lagi kebi­jakan MEA 2015 tidak ha­nya mem­buka arus perdagangan ba­rang atau jasa, tetapi juga pasar te­na­ga kerja profesional yang sa­lah sa­tunya adalah pekerjaan akun­tan. Sementara, akuntan Indo­ne­sia masih dikategorikan minim, ba­ik secara kuantitas maupun kua­li­tas. Melihat kondisi yang kru­sial tersebut, Pemerintah Indo­ne­sia pun tidak tinggal diam. Pe­merintah melakukan perubahan re­gulasi tentang perizinan akuntan be­re­gister di Indonesia serta men­dukung penyusunan standar pro­fessional dan sertifikasi profesi. Se­mua upaya dilakukan hanya de­ngan satu alasan. Indonesia tidak ingin menjadi tuan rumah yang ha­nya menonton di negeri sendiri. Di tengah persaingan yang ketat, Indo­nesia tidak menginginkan posisi akuntan dan pembukuan justru di­ram­pas oleh akuntan asing.

   Kekhawatiran pemerintah akan kom­petensi akuntan Indonesia telah men­dorong pemerintah menetapkan Mu­tual Recognition Arra­ngement on Accountancy Ser­vices dengan diter­bitkannya Pera­turan Menteri Keua­ngan Re­pub­lik Indonesia No­mor 25/PMK.01/2014 pada tanggal 3 Feb­ruari 2014 tentang Akuntan Be­re­gis­ter Negara oleh Kementerian Ke­uangan. Peluang untuk menjadi akun­tan beregister juga semakin ter­buka bagi kalangan lulusan S1 dari berbagai displin ilmu untuk mengi­kuti ujian Certified Public Accoun­tant (CPA) dan Chartered Accountant (CA) secara langsung tanpa perlu mengikuti pendidikan profesi khusus. Certified Public Accountant (CPA) adalah program sertifikasi untuk auditor dan Char­tered Accountant (CA) adalah prog­ram sertifikasi untuk akuntan selaku pe­nyusun laporan keuangan. 

   Sebelum peraturan baru ber­laku untuk menjadi seorang akun­tan beregister, para lulusan S1 Akuntansi atau bidang ilmu lain ha­rus mengambil Pendidikan Pro­fesi Akuntansi (PPAK) selama 9-24 bulan (tergantung kelas dan uni­ver­sitas yang diambil) dengan menye­le­saikan pendidikan 21-30 SKS un­tuk mendapatkan gelar Akuntan (Ak). Singkat kata, kebijakan tan­pa mengikuti PPAK dan S1 dari berbagai disiplin ilmu dapat mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan adalah untuk mempersiapkan para akuntan Indonesia yang berkualitas global dan mampu bersaing dengan akuntan-akuntan dari negara lainnya. 

   Ketua Institut Akuntan Publik In­donesia (IAPI), Tarko Sunaryo per­nah menyatakan adanya kekha­watiran akuntan Indonesia akan ka­lah saing dengan akuntan negara tetang­ga dikarenakan kurangnya penya­daran tentang kompetisi yang semakin ketat. Kemampuan da­lam berbahasa Inggris juga men­jadi salah satu kendala akuntan In­donesia menyambut MEA 2015. Sedangkan, negara tetangga meng­ganggap Indonesia adalah pang­sa pasar yang strategis untuk dima­suki. Oleh karena itu, akuntan Indo­nesia harus bergegas sebelum dima­suki akuntan asing.

 “Menurut saya akuntan Indo­ne­sia belum siap. Persiapan dan wak­tu yang diberikan kurang dan terlalu tergesa-gesa serta pem­be­kalan di kampus-kampus masih ku­rang. Apalagi akuntan Indonesia ma­sih asing dengan International Financial Reporting Standards” ungkap Supriyanto SE, MM, CPA yang merupakan auditor sekaligus akuntan pendidik yang sudah men­jalani profesinya selama 6 tahun. Be­liau telah mendapatkan gelar CPA setahun yang lalu. Menurut pan­d­angan beliau, MEA 2015 diber­lakukan dalam rentetan waktu yang terlalu singkat. Meskipun Ika­tan Akuntan Indonesia (IAI) telah me­lakukan langkah besar untuk mem­persiapkan akuntan Indonesia dengan ujian CA dan IAPI mempersiapkan auditor dengan ujian CPA, masih banyak akuntan yang bingung akan manfaat dan tu­juan gelar tersebut.

“Kesimpulannya terlalu last mi­nute. Kita kalah di kuantitas dan juga kualitas”. Selain itu, kesa­daran akan MEA 2015 yang masih le­mah di kalangan akuntan dan pe­ru­sahaan justru memperoleh respon yang pasif. “Tidak ada gam­baran ancaman sebesar apa yang akan terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pembekalan kepada para mahasiswa dan para akuntan praktisi, sehingga kepedulian terha­dap MEA 2015 sangatlah kurang”. 

   Ketidakpedulian para akuntan me­mang tergambar jelas oleh para maha­siswa maupun lulusan Sarjana Akun­tansi, terutama oleh lulusan dan mahasiswa Sarjana Akuntansi di Kota Batam. Padahal Batam meru­pakan wilayah perbatasan yang paling dekat dengan negara-ne­gara ASEAN. Bahkan ada yang di antara mereka tidak tahu apa itu MEA 2015 dan apa dampaknya terha­dap pasar Indonesia. Sedang­kan MEA 2015 sudah di depan mata dan pemerintah sudah merasa was-was takut terancam. Sesungguhnya me­reka bukan tidak tahu, melainkan ku­rang peduli.

Tantangan akuntan Indonesia da­lam MEA 2015 bukan lagi masa­lah individual dan bukan juga ma­sa­lah profesi. Kini, tantangan ini telah menjadi masalah nasional yang menyangkut kemajuan profesi nanti. Janganlah Indonesia menjadi peng­guna jasa akuntan negara lain, ketimpang akuntan negara sendiri. Negara lain memandang Indonesia sebagai pangsa pasar yang strategis untuk dimasuki, tapi apakah kita menyediakan kesempatan ini terbu­ka lebar untuk dijajahi akuntan asi­ng? Tentu saja tidak. Dari sisi kom­­­pe­tensi dan keahlian, akuntan In­do­nesia sesungguhnya mampu ber­saing karena standar pendidikan dan infra­struktur pengembangan kom­­petensi terus diperbaiki dan te­rus di­tuntut mengikuti standar inter­nasional. Apabila kita mampu men­capai sinergitas dan memiliki strategi untuk menjadi juara, kita bisa menang. Artinya, peningkatan kualitas dan kuantitas harus terus kita pantau.

   Indonesia justru memiliki potensi besar karena menurut data dari IAI, akuntan beregister saat ini sudah mencapai 52.000 dan jumlahnya terus bertambah s­e­tiap tahun karena banyak lulusan prog­ram studi akuntansi dari berbagai uni­ver­sitas di Indonesia. Kuantitas ti­dak menjadi hal yang krusial, na­mun yang perlu kita cermati ada­lah jumlah akuntan publik yang per­­tum­buhannya kurang signifikan (ku­rang dari 4%) dan rendahnya pe­minat yang mengambil program profesi.

Melihat kondisi-kondisi di atas, sudah saatnya akuntan Indo­ne­sia bangun dari tidurnya. Ke­luar dari zona nyaman dan mening­kat­kan kompetensi melalui ujian ber­ser­tifikasi. Dengan mendapatnya serti­fikasi akuntan, para akuntan da­pat membuka kantor akuntan mi­lik sendiri dan berhak melakukan pengau­ditan. Dengan bertambahnya akuntan bersertifikat, secara lang­sung daya saing akuntan Indonesia me­ningkat dan tidak lagi menjadi bumerang untuk diserang bangsa asing.

Tidak mungkin kita membiarkan ne­gara kita dipenuhi akuntan dari ne­gara ASEAN lainnya seperti Si­nga­pura, Malaysia, Thailand, Kam­boja, Vietnam, Brunei Daru­salam bahkan Filipina. Bangsa Indo­nesia adalah bangsa yang kaya, kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hanyalah semangat kompetitif saat ini belum terpupuk, rasa sinergitas yang masih harus terus dijaga. Ayo Akuntan Indonesia! Bergegaslah! Mari kita bersinergi agar dunia bisnis dan perdagangan kita di bawah kontrol kita sendiri, orang Indonesia.

Read More

Demo Harkitnas Memanas, Mahasiswa Kecewa Dengan Pemerintahan Jokowi

Aksi demonstrasi mahasiswa dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang berlangsung di Kota Makassar mulai memanas. Sempat terjadi aksi saling lempar batu di depan kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh), Rabu (20/5/2015) siang.

Aksi mahasiswa Unismuh dari berbagai kelompok silih berganti keluar dari kampus dan melakukan aksi demonstrasi menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mundur dari jabatannya.

Mahasiswa sempat memblokade Jalan Sultan Alauddin yang merupakan Jalan Trans-Sulawesi Selatan yang menghubungkan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Mahasiswa menahan mobil dan menjadikannya sebagai panggung orasi. Akibatnya, arus kendaraan di jalan tersebut menjadi terganggu yang mengakibatkan kemacetan panjang.

"Jokowi-JK harus mundur karena gagal dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia," kata mahasiswa dalam orasinya.

Suasana semakin memanas ketika mahasiswa berdebat dengan seorang sopir mobil. Polisi pun kemudian melerai hingga akhirnya situasi tak terkendali dan kejar-kejaran antara mahasiswa dan polisi tak terhindarkan hingga ke dalam kampus. Mahasiswa pun melempari polisi dari dalam kampus dan kemudian disusul dengan suara tembakan.

Beruntung, bentrokan ini tidak berlangsung lama dan situasi kembali kondusif. Hingga kini, mahasiswa Unismuh masih menggelar orasi di depan kampusnya.

Dari pantauan, puluhan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) juga melakukan aksi demonstrasi di depan kampusnya, di Menara Phinisi, Jalan AP Pettarani. Mahasiswa di tempat ini berorasi di tengah jalan sambil membakar ban bekas dan menutup sebagian badan jalan.

Sementara itu, di bawah jalan layang (flyover), puluhan mahasiswa dari kelompok KAMI menggelar aksi demonstrasi. Kelompok mahasiswa yang rata-rata beranggotakan perempuan ini menuntut Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla mundur dari jabatannya.

Read More

TNI Merupakan Tumpuan Rakyat

Jhimat-Makassar, Keraguan mahasiswa terhadap kondisi pemerintahan sekarang membuat mahasiswa kembali turun kejalan untuk menyuarakan aspirasinya. Dalam aksi ini (19/05) mahasiswa yang mengatas namakan Serikat Rakyat Berdaulat (SERBU) mendesak TNI untuk terjun langsung memasuki sektor-sektor pemerintahan yang ada, karena menurut mereka pemerintahan sekarang sudah tidak lagi fokus mengurusi urusan-urusan rakyat. sehingga SERBU mempercayakan hal ini kepada TNI dengan alasan Institusi TNI satu-satunya lembaga harapan rakyat Indonesia yang dapat menyelamatkan PANCASILA dan UUD 1945 dari pelemahan-pelemahan yang dilakukan oleh mafia di pemerintahan sekarang.

"Sekarang pemerintahan sudah tidak bersih, mereka hanya mementingkan urusan Partai Polititik dan urusan pribadi mereka"ucap salah satu orator.

"kalau saya peribadi tunggu perintah dari atasan, kalau atasan mengatakan masuk kami akan masuk dalam sistem itu" ucap salah satu anggota TNI di dekat demonstran.

P E T I S I

SERIKAT RAKYAT BERDAULAT

( SERBU )

UNTUK TNI / MILITER DIBAWAH KOMANDO

PANGLIMA JENDERAL MOELDOKO

Salam Kedaulatan..
Salam Kemerdekaan..
Salam Joeang..

Dengan Penuh Hormat,
Petisi ini kami kumandangkan dari Timur Indonesia, Kota Daeng Makassar Sulawesi Selatan. Atas nama Bangsa Indonesia yang tergabung dalam Serikat Rakyat Berdaulat (SERBU) menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Panglima TNI Jenderal MOELDOKO beserta Jajarannya yang gagah berani menjaga integritas satuan / korps dalam mengabdi untuk Bangsa dan Negara hingga saat ini.
Sebagaimana Motto dari TNI yang kerap digaung-gaungkan bahwa “Bersama RAKYAT TNI KUAT” dan patutlah dibanggakan karenaTNI adalah institusi atau Lembaga Negara yang masih dapat dipercaya karena sikap keberanian, kejujuran, bertanggung jawab, berjiwa patriot  dalam membela Harkat dan Martabat Bangsa dan Negara Indonesia.
      Sebagai institusi yang masih dipercaya oleh Rakyat Indonesia, tentunya menjadi tumpuan harapan amanah penderitaan Rakyat yang sedang dihadapi saat ini, maka dasar-dasar itulah Serikat Rakyat Berdaulat ( SERBU ) meminta dan mendukung TNI untuk segera turut serta dalam menyelamatkan Bangsa dan Negara yang telah dirampas dan dikuasai oleh Mafia dan Koruptor yang memiliki kekuasaan di Republik tercinta Indonesia .


      Permasalahan Kebangsaan yang semakin kompleks dan tidak terkendali lagi saat ini diakibat dari pengkhianatan elit-elit pejabat negara terhadap amanah PANCASILA dan UUD 1945 yang kini diporak-porandakan oleh bangsa sendiri yang hanya mementingkan kekuasaan semata dan mensejahterakan keluarga serta golongannya. Bandit-bandit penguasa yang terus keasyikan bermanufer dibalik politik pencitraan adalah bentuk hadirnya Tirani yang baru dan harus ditumbangkan demi menyelamatkan keutuhan NKRI dari Aceh sampai Papua dari segalah bentuk ancaman yang menyeramkan.


     Dipahami secara seksama bahwa, pasca reformasi fungsi dan tugas TNI telah dikungkung dan terus dipojokkan oleh Perundang-undangan yang ditetapkan oleh politisi-politisi Senayan, sementara para terhormat di DPR-RI hingga saat ini tetap tunduk, taat dan patuh pada pimpinanan Partai Politik, serta pada kaum-kaum pemodal dan penguasa yang memiliki kepentingan terhadap Undang-Undang yang akan diterapkan. Hampir para elit politik dinegeri ini tidak pernah berbicara persoalan-persoalan rakyat yang tengah dihadapi selain mereka lantang berbicara masalah kepentingannya sendiri.


     Mengapa Serikat Rakyat Berdaulat (SERBU) menyuarakan Kedaulatan secara sungguh-sungguh bagi Rakyat Indonesia:
 Kawasan Timur Indonesia adalah sasaran operasi perampasan hak dan penindasan secara oligarki kekuasaan yang dilakukan oleh Konglomerat (Investor Asing) yang difasilitasi dan dilanggengkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dengan mengkhianati Pasal 33 UUD 1945. Sumber Daya Alam Indonesia Timur terus di rampok secara habis-habisan oleh konspirasi Mafia.


Polemik politik kekuasaan dan kekisruhan Lembaga Hukum yang tak ada habisnya telah merobohkan tatanan perekonomian akibat ketidak stabilan Nasional sehingga Negara berada dalam kegonjang-Ganjingan Tanpa Arah, rakyat semakin melarat dan tercekik akibat daya beli yang menurun dan rupiah yang makin terperosot. Sektor ekonomi telah dikuasai oleh kapitalis akibat kebijakan yang amburadul dari pemerintah pusat.


Korupsi makin dilegalkan dan Koruptor dilanggengkan akibat pelumpuhan KPK-RI karena kepentingan Penguasa, oleh karena itu, TNI sebagai prajurit-prajurit yang jujur dan gagah berani harus turut serta dalam memimpin KPK-RI demi memberantas koruptor-koruptor yang bergentayangan ditubuh birokrat dari pusat hingga daerah, khususnya koruptor-koruptor kelas monster yang berada di Lembaga Hukum dan Partai Politik.

Institusi TNI adalah satu-satunya lembaga harapan rakyat indonesia yang dapat menyelamatkan PANCASILA dan UUD 1945 dari pelemahan-pelemahan yang dilakukan oleh komprador mafia di perintahan.
Hal ini juga didasarkan pada :
 Bahwa berdasar Fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara yang wajib bertanggung jawab sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer, ancaman bersenjata dari luar dan dari dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa,
 Tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman atau gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan bahwa sistem pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia  bersifat semesta dan menempatkan TNI sebagai komponen utama dalam mengahadapi setiap ancaman kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

       Penjelasan dari ke tiga hal yang mendasari diatas adalah, TNI berhak dan bertanggung jawab penuh terhadap ancaman yang bisa merusak stabilitas NKRI. Ancaman yang sesungguhnya didepan mata kita, ancaman mengerikan itu datang dari dalam negeri sendiri, penjajah yang sesungguhnya berasal dari Bangsa sendiri, musuh sesungguhnya adalah mafia-mafia dipemerintahan yakni elit-elit penguasa yang telah menyalahgunakan wewenang dan fungsionalnya akibat pembentangan politik kekuasaan. Hilangnya kepercayaan rakyat indonesia terhadap pemerintah yang zolim telah mencapai puncak kekecewaan. Dengan menganut sistem yang amat Liberal dan pelaku sistem yang New Kolonial , sudah saatnya kita memperbaiki secara bersama-sama dengan mengembalikan roh dan jiwa Bangsa Indonesia yang ASLI yakni PANCASILA dan UUD 1945 tanpa Amandemen. Bangsa Indonesia harus mengembalikan NAWA CITA dan TRI SAKTI yang sesungguhnya. Untuk itu pulah, kami atas nama Bangsa Indonesia yang berdaulat mulai mengorganisir diri, bertindak dan bergerak  memberikan seluruh amanah rakyat indonesia ke pundak TNI untuk menjalankan tugas negara di seluruh sektor-sektor pemerintahan bersama Rakyat demi kedaulatan Bangsa indonesia yaitu MERDEKA yang sesungguhnya, karena TNI KUAT BERSAMA RAKYAT dan RAKYAT SEJAHTERA BERSAMA TNI.


Bilamana kita hanya diam menyaksikan kejahatan terus terjadi, maka sikap diam kita akan menambah barisan perbudakan dan kesewenang-wenangan, selamaya kita akan menjadi korban keputusan-keputusan politik kekuasaan jika tak ada tindakan.
Jadikan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum, bukan Negara politik pencitraan dan kekuasaan Mafia dan Koruptor.

        MARI BUNG REBUT KEMBALI...!!!

List Organ:
Solidaritas Eks Narapidana Masyarakat Nasionalis (SENIMAN)
Aliansi Masyarakat Ekonomi UNM
Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM)
Gerakan Aktivis Pemuda Mahasiswa Nasionalis (GAPEMNAS)

Read More