Aset Kampus Digelapkan, Mahasiswa Segel Sekretariat STKIP PGRI

SUMENEP - Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumenep, Madura, Jawa Timur, berunjuk rasa di depan sekretariat yayasan kampus setempat.

Unjuk rasa itu untuk menuntut transparansi pengelolaan keuangan kampus selama lima tahun sejak 2010 sampai 2015 yang anggarannya mencapai kurang lebih Rp4 miliar.

"Mana laporan pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp4 miliar selama 2010-2015?," teriak koordinator aksi, Mohammad Fakih.

Mereka juga menuntut kejelasan aset kampus yang diduga digelapkan, seperti surat-surat lahan kampus, mobil tanpa BPKB, laptop, serta sejumlah sepeda motor yang keberadaannya dinilai tidak jelas.

"Ini sudah merupakan salah satu bentuk penyelewengan aset kampus. Kami meminta kejelasan kemana aset-aset itu," ucap Fakih.

Karena kesal, mahasiswa kemudian menyegel Sekretraiat Yayasan STKIP PGRI Sumenep menggunakan bambu yang dipaku ke dinding. Mereka juga mengecat kaca sekretariat dengan tanda silang putih

Read More

Tiga Tantangan Indonesia Versi PKB

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema Sholawat untuk bangsa di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Jalan Raden Shaleh Jakarta Pusat.

"Saya khususkan sebagai doa semoga bangsa Indonesia diberikan keselamatan oleh Allah SWT dan mampu bangkit menjadi bangsa yang maju, adil dan sejahtra, " kata Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar, Kamis (7/1/2016).

Menurut Muhaimin, saat ini Indonesia memiliki tiga tantangan. Pertama, dari sisi ekonomi yang menurutnya harus segera membaik. Sebab hal ini akan berdampak kepada kemiskinan, kebodohan dan minimnya kualitas hidup.

Tatangan yang kedua, datang dari sistem politik yang harus dibenahi dan disempurnakan. Sebelumnya PKB menurutnya telah  bertemu dengan partai politik lainnya. Dari pertemuan itu telah disepakati di 2016 akan menyempurnakan sistem politik yang simpang siur termasuk penyempurnaan amandemen UUD 1945 dengan tetap memakai ruh UUD 1945 yang asli.

"Semoga kegaduhan politik segera dibenahi. Belum lagi sistem tata negara yang tumpang tindih. Parpol jangan dinistakan tetapi dimuliakan.  Politisi sebetulnya pekerjaan mulia tetapi selalu disalah pahami. Ini harus diperbaiki. Salah satu panutannya adalah kemulian Nabi Muhammad SAW, politisi dahsyat. Dia pemimpin umat, pemimpin negara dan juga politisi," katanya.

Tantangan ketiga adalah menjaga kebesaran umat Islam di Indonesia. Menurut Muhaimin umat Islam di Indonesia dengan kebesarannya mampu menyelamatkan umat Islam di belahan dunia lainnya.

Read More

Ketua BEM Dipecat, Aliansi Mahasiswa UNJ Angkat Suara

JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ronny Setiawan diberhentikan sebagai mahasiswa. Ketetapan pemberhentian Ronny tercantum dalam surat bernomor 01/SP/2016 tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

Dikutip dari keterangan resmi Aliansi Mahasiswa UNJ Bersatu, Rabu (6/1/2016) melalui surat tersebut, Rektor UNJ melakukan drop out terhadap Ronny Setiawan karena dinilai telah melakukan tindak kejahatan berbasis teknologi dan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman.

"Ronny dinilai telah menyampaikan surat kepada Rektor UNJ yang bernada ancaman (surat audiensi-red)," ujar Ketua Aliansi Mahasiswa UNJ Bersatu Ahmad Firdaus.

Surat audiensi yang dimaksud Ahmad merupakan permintaan audiensi mahasiswa UNJ kepada rektor untuk meminta keterangan atas berbagai masalah di kampus. Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dihelat mahasiswa 29 Desember 2015, ada tujuh masalah yang diusung mahasiswa dalam audiensi tersebut yaitu rencana pemindahan FMIPA, beasiswa, pengalihan BEM jurusan menjadi BEM prodi, uang kuliah tunggal (UKT), fasilitas parkir kampus yang tidak aman, kesimpangsiuran KKN, dan kasus pelecehan seksual oleh oknum dosen Fakultas Ilmu Sosial (FIS).

Kala itu, ujar Ahmad, mahasiswa memberi kesempatan kepada Rektor UNJ Prof Djaali hingga 3 Januari untuk memenuhi undangan audiensi. Nyatanya, pada 4 Januari utusan kampus justru mendatangi kediaman Ronny dan menyerahkan surat panggilan kepada kedua orangtuanya untuk menghadap rektor pada 5 Januari. Kemudian pada keesokan harinya, Ronny, yang ditemani sang kakak sebagai pengganti orangtuanya yang sedang sakit akhirnya menerima kabar pemecatan dirinya.

"Kami menyayangkan sikap Rektor UNJ yang telah bertindak sewenang-wenang membungkam dan mencoreng wajah demokrasi kampus serta menuntut Rektor UNJ untuk mencabut surat bernomor 01/SP/2016 tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta," tegas Ahmad.

Selain itu, Ahmad juga menyerukan kepada seluruh mahasiswa UNJ dan seluruh civitas akademika UNJ untuk tidak berdiam diri terhadap tindakan sewenang-wenang ini. Aliansi Mahasiswa UNJ Bersatu, ujar Ahmad, juga menuntut Rektorat UNJ untuk bertindak kooperatif dalam menyelesaikan kekisruhan yang terjadi di kampus.

"Kami akan terus bergerak untuk tetap mengawal isu dalam kampus UNJ dan tidak akan pernah mundur dalam mengatakan kebenaran," tandasnya

Read More

Demokratisasi Kampus Semakin Dihambat

Demokratisasi Kampus Semakin Dihambat

Bagaimana dengan proses demokratisasi di kampus? Rejim JOKOWI-JK juga menerapkan politik anti demokrasi sepanjang tahun 2015 ini dengan terus menghambat kehidupan demokratisasi di kampus melalui kebijakan negara ataupun aparatus pendukungnya di kampus. Kebebasan mimbar akademis, kebebasan berkumpul, berpendapat dan berorganisasi terus dikekang dan dihambat. Ruang-ruang perdebatan ilmiah terus dikerangkeng, dimana mahasiswa tidak diberikan kesempatan lebih leluasa untuk melakukan kritik dan bersuara.

Misalnya seorang anggota himpunan ingin meneliti tentang kondisi  mahasiswa saat melakukan proses perkuliahan akibat fasilitas yang tidak memadai. Hal yang bermanfaat ini malah mendapat sedikit larangan dari pihak birokrasi kampus, yang mana kita ketahui bersama bahwa fasilitas yang memadai dapat menunujang prestasi akademik mahasiswa yang diharapkan dapat bersaing dengan sarjana-sarjana di luar sana.

Keluar Dari Krisis, Kobarkan Perjuangan Massa di Kampus

Salah satu karakter dari negeri

setengah jajahan dan setengah feudal seperti Indonesia akan selalu ditandai dengan situasi krisis yang semakin tajam. Artinya penderitaan yang dialami rakyat akan semakin berat, berbagai persoalan sosial ekonomi akan kian membebani rakyat. Hal ini akan mendorong protes dan perlawanan rakyat yang kian berani dan kian meningkat. Hal yang sama juga akan terjadi di dalam dunia pendidikan, kebijakan kampus pasti yanng kian memberatkan akan mengakibatkan beban yang dipikul mahasiswa semakin berat. Hal ini pula yang sesungguhnya telah mendorong bangkitnya perjuangan massa mahasiswa di kampus-kampus dalam kurun waktu tahun 2015 ini. Bagaimanapun kita tidak bisa terus membiarkan krisis ini semakin tajam. Tentu kita tidak berharap anak cucu kita atau generasi penerus nanti akan mengalami nasib yang sama dengan kita yang berhadapan dengan mahalnya biaya pendidikan dan perampasan atas hak-hak pendidikan lainnya. Kita tetap harus berupaya sekuat mungkin untuk keluar dari krisis ekonomi yang semakin tajam ini guna membawa gerbang baru bagi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Untuk keluar dari krisis tersebut, “mengobarkan perjuangan massa” menjadi jawaban yang paling tepat.

 

Sejarah manapun membuktikan perubahan politik ataupun sosial yang penting dilalui melalui perjuangan massa. Tanpa perjuangan massa tentu tidak akan ada proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Perjuangan massa ini bukan hanya milik mahasiswa tetapi rakyat Indonesia secara umum. Desa-desa, pabrik-pabrik, perkotaan hingga kampus-kampus harus berkobar perjuangan massa. Perjuangan massa ini setahap demi setahap dilakukan dari tuntutan-tuntutan sosial ekonomi hingga tuntutan politik, dari kampus hingga pemerintah pusat, dari soal SPP, fasilitas hingga tuntutan anggaran atau penolakan BHP. Semua itu harus kita lakukan bersama agar kita bisa keluar dari krisis yang semakin membuat terjepit setiap hari.  Sekali lagi kobarkan perjuangan massa, gapailah hak-hak kita!!! v

Read More