Demokratisasi Kampus
Semakin Dihambat
Bagaimana
dengan proses demokratisasi di kampus? Rejim JOKOWI-JK juga menerapkan politik
anti demokrasi sepanjang tahun 2015 ini dengan terus menghambat kehidupan
demokratisasi di kampus melalui kebijakan negara ataupun aparatus pendukungnya
di kampus. Kebebasan mimbar akademis, kebebasan berkumpul, berpendapat dan
berorganisasi terus dikekang dan dihambat. Ruang-ruang perdebatan ilmiah terus
dikerangkeng, dimana mahasiswa tidak diberikan kesempatan lebih leluasa untuk
melakukan kritik dan bersuara.
Misalnya
seorang anggota himpunan ingin meneliti tentang kondisi mahasiswa saat melakukan proses perkuliahan akibat
fasilitas yang tidak memadai. Hal
yang bermanfaat ini malah mendapat sedikit larangan dari pihak birokrasi kampus,
yang mana kita ketahui bersama bahwa fasilitas yang memadai dapat menunujang
prestasi akademik mahasiswa yang diharapkan dapat bersaing dengan sarjana-sarjana
di luar sana.
Keluar Dari
Krisis, Kobarkan Perjuangan Massa di Kampus
setengah jajahan dan setengah feudal seperti Indonesia akan selalu
ditandai dengan situasi krisis yang semakin tajam. Artinya penderitaan yang
dialami rakyat akan semakin berat, berbagai persoalan sosial ekonomi akan kian
membebani rakyat. Hal ini akan mendorong protes dan perlawanan rakyat yang kian
berani dan kian meningkat. Hal yang sama juga akan terjadi di dalam dunia
pendidikan, kebijakan kampus pasti yanng kian memberatkan akan mengakibatkan
beban yang dipikul mahasiswa semakin berat. Hal ini pula yang sesungguhnya
telah mendorong bangkitnya perjuangan massa mahasiswa di kampus-kampus dalam
kurun waktu tahun 2015 ini. Bagaimanapun kita tidak bisa terus membiarkan
krisis ini semakin tajam. Tentu kita tidak berharap anak cucu kita atau
generasi penerus nanti akan mengalami nasib yang sama dengan kita yang
berhadapan dengan mahalnya biaya pendidikan dan perampasan atas hak-hak
pendidikan lainnya. Kita tetap harus berupaya sekuat mungkin untuk keluar dari
krisis ekonomi yang semakin tajam ini guna membawa gerbang baru bagi kedaulatan
dan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Untuk keluar dari krisis
tersebut, “mengobarkan perjuangan massa” menjadi jawaban yang paling tepat.
Sejarah
manapun membuktikan perubahan politik ataupun sosial yang penting dilalui
melalui perjuangan massa. Tanpa perjuangan massa tentu tidak akan ada
proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Perjuangan massa ini bukan hanya
milik mahasiswa tetapi rakyat Indonesia secara umum. Desa-desa, pabrik-pabrik,
perkotaan hingga kampus-kampus harus berkobar perjuangan massa. Perjuangan
massa ini setahap demi setahap dilakukan dari tuntutan-tuntutan sosial ekonomi
hingga tuntutan politik, dari kampus hingga pemerintah pusat, dari soal SPP,
fasilitas hingga tuntutan anggaran atau penolakan BHP. Semua itu harus kita
lakukan bersama agar kita bisa keluar dari krisis yang semakin membuat terjepit
setiap hari. Sekali lagi kobarkan
perjuangan massa, gapailah hak-hak kita!!! v
0 komentar:
Post a Comment