JAKARTA - Di tengah ramainya kisruh yang terjadi antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekumpulan massa yang tergabung dalam Koalisi untuk Kesejahteraan TNI Polri (Kitra) menggelar orasi di Bundaran Hotel Indonesia.
Memanfaatkan momentum hari bebas berkendaraan, Kitra membedah persoalan gaji pokok yang diterima oleh para petugas keamanan dan warga sipil negara.
"Ini kan car free day, jadi ramai orang, biar pada tahu gaji aparat kita," ujar koordinator aksi, MD Ridho, di lokasi, Minggu (25/1/2015).
Menurutnya, yang diterima Polri selama ini bukanlah gaji, melainkan biaya operasional bulanan. Merujuk pada salah satu peraturan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Ridho menyebut bahwa yang dimaksud gaji adalah bisa menjamin dua generasi.
"Anda tahu yang diterima Polri? Itu biaya operasional, karena tidak sesuai aturan PBB," imbuhnya.
Dengan kondisi seperti itu, maka tak aneh jika kemudian terdapat praktik kotor di institusi kepolisian ataupun TNI. "Ya dibayar segitu, akhirnya kan berbuat kotor dan ada rekening gendut," ujarnya.
Ridho menjelaskan, setingkat Tamtama misalnya, hanya mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp1,4 juta per bulan. Kalaupun terdapat kenaikan pangkat, kata dia, biaya yang diterima hanya mencapai Rp5 juta per bulan.
Sementara di TNI, menurutnya juga mengalami keadaan yang tak jauh berbeda. "Gaji kan penghasilan bersih, itu yang diterima oleh anggota Polri," lanjutnya.
Meski pemerintah berencana menaikkan remunerasi bagi Polri maupun TNI, namun menurutnya variabel yang dijadikan dasar ialah hitungan inflasi. Ia pun menilai hal tersebut tak akan memiliki dampak yang signifikan lantaran harga-harga kebutuhan pokok juga mengalami penaikan.
"Remunerasi itu berdasarkan inflasi, jadi tidak berpengaruh karena diikuti harga sembako yang juga naik," jelasnya.
0 komentar:
Post a Comment