Ketua Umum PP Mummadiyah Din Syamsuddin mengaku prihatin dengan kisruh pemilihan Kapolri yang masih berlarut-larut. Lebih lagi, kisruh itu menyeret dua lembaga negara, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi Kepolisian.
"Kita prihatin dengan perkembangan kasus calon Kapolri yang menyeret dua lembaga penting negara kita yaitu Polri sebagai lembaga penegak hukum yang berhadapan dengan KPK, sebuah lembaga yang juga penting," ujar Din saat menghadiri diskusi "Tata Kelola Hutan dan Lahan di Indonesia" di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum MUI itu menyarankan agar setiap pihak yang terlibat, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap sebagai seorang negarawan.
"Perlu langkah-langkah kenegarawanan dan kepemimpinan, termasuk Presiden. Semua harus bekerja dengan tugas masing-masing," tegasnya.
Sikap negarawan itulah, lanjut Din, akan menghindari kedua pihak untuk saling berhadapan secara konfrontatif. "Saya kira langkah-langkah kepemimpinan dan kenegarawanan untuk mengatasinya," tutup Din.
"Kita prihatin dengan perkembangan kasus calon Kapolri yang menyeret dua lembaga penting negara kita yaitu Polri sebagai lembaga penegak hukum yang berhadapan dengan KPK, sebuah lembaga yang juga penting," ujar Din saat menghadiri diskusi "Tata Kelola Hutan dan Lahan di Indonesia" di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum MUI itu menyarankan agar setiap pihak yang terlibat, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap sebagai seorang negarawan.
"Perlu langkah-langkah kenegarawanan dan kepemimpinan, termasuk Presiden. Semua harus bekerja dengan tugas masing-masing," tegasnya.
Sikap negarawan itulah, lanjut Din, akan menghindari kedua pihak untuk saling berhadapan secara konfrontatif. "Saya kira langkah-langkah kepemimpinan dan kenegarawanan untuk mengatasinya," tutup Din.
0 komentar:
Post a Comment